Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto : Jaka/Man

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM ) mengeluarkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin AstraZeneca yang dikembangkan oleh Oxford University. Vaksin yang tidak dilakukan uji klinis di Indonesia ini, menurut BPOM, memiliki hasil efikasi 62 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memastikan proses penetapan EUA atas vaksin AstraZeneca berjalan sesuai prosedur. 

"Sebagai wakil rakyat, saya perlu mendapat kepastian bahwa izin darurat penggunaan vaksin oleh pemerintah telah melewati prosedur standar. Meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," ujar Netty dalam berita tertulisnya kepada Parlementaria, Rabu (10/2/2021). 

Pasalnya, izin EUA untuk vaksin Sinovac dikeluarkan BPOM setelah ada uji klinis tahap ke tiga di Indonesia. "Apakah hal yang sama tidak perlu dilakukan untuk AstraZeneca? Pemerintah perlu menjelaskan hal ini agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat awam. Jika tidak ada uji klinis, dari mana diperoleh tingkat efikasi 62 persen?" katanya. 

Demi melindungi rakyat dari pandemi, pada dasarnya Netty mengapresiasi keputusan cepat pemerintah untuk menggunakan jenis vaksin AstraZeneca dan mendatangkannya ke tanah air, asalkan prosesnya transparan dan tidak ada kepentingan bisnis dan politis menungganginya. 

"Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis. Kita perlu tahu apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung negara akibat menerima skema COVAX WHO.  Selain itu, harus dipastikan keluarnya UEA vaksin AstraZeneca dapat mempercepat proses vaksinasi nasional yang saat ini berjalan lambat," ujarnya 

Politisi Frakis PKS ini menilai, realisasi vaksinasi nasional saat ini masih rendah yakni hanya 200 ribu perhari, padahal target pemerintah adalah 1 juta dosis per hari. Oleh karena itu, ia berharap dengan keluarnya izin atas vaksin AstraZeneca, target vaksinasi dapat tercapai.

Kepada pemerintah, Netty menyarankan agar lebih kreatif dalam melaksanakan proses vaksinasi, misalnya dengan strategi jemput bola. “Proses vaksinasi jangan hanya dilakukan di fasyankes yang telah ditetapkan. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal jauh dari fasyankes tersebut? Lakukan lebih kreatif, jangan hanya menunggu. Pemerintah bisa juga melakukan vaksin massal di berbagai tempat yang bisa langsung menjangkau sasaran penerima vaksin,” tambahnya.

Bagi Netty, ketepatan dan kecepatan vaksin penting dilakukan untuk membentuk herd immunity. “Tujuan penting proses vaksinasi adalah untuk membentuk herd immunity. Jadi kalau proses vaksinasinya lambat dan akhirnya tidak mencapai herd immunity, apa gunanya progran vaksinasi? Jangan hanya cepat memutuskan membeli dan mendatangkan vaksin, tapi masih sengkarut manajemen  pelaksanaannya  di lapangan," urai Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah menyosialisasikan vaksinasi secara massif dan efektif, agar informasi-informasi yang tidak benar seputar vaksin dan vaksinasi tidak terulang kembali. “Sosialisasi vaksin juga jangan monoton. Gandeng tokoh masyarakat dan influencer yang sikap dan ucapannya didengar dan diikuti. Hati-hati, jangan salah pilih role model yang malah memberikan contoh buruk pada   masyarakat,” tutupnya. (rnm/es)